PASANGKAYU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat. Publikasi produk hukum daerah secara lengkap dan tepat waktu dinilai penting agar masyarakat dapat mengakses, memahami, serta berpartisipasi dalam proses pembentukan regulasi.
Hal tersebut disampaikan menanggapi koordinasi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Bagian Hukum Kabupaten Pasangkayu, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut membahas persiapan penilaian JDIH Tahun 2026 sekaligus penguatan pengelolaan dokumentasi hukum dalam mendukung penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027.
“JDIH bukan sekadar sarana publikasi produk hukum atau pemenuhan indikator penilaian. Lebih dari itu, JDIH harus menjadi akses informasi hukum yang terbuka bagi masyarakat, sehingga setiap produk hukum daerah dapat diketahui dan dipahami serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi,” ujar Saefur.
Kurnia Banani Adam menjelaskan bahwa pengelolaan JDIH berkaitan dengan Variabel IV dalam penilaian IRH. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh produk hukum yang telah diundangkan dipublikasikan secara lengkap, disertai dokumen pendukung yang berkaitan dengan tahapan pembentukannya.
Kelengkapan informasi tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh produk hukum daerah, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui proses pembentukan regulasi dan menyampaikan masukan. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar bersama Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pasangkayu akan terus berkoordinasi dan melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH. Upaya ini diharapkan menjadikan dokumentasi hukum daerah lebih tertata, mudah diakses, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat.
Komentar