MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat perannya dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Polewali Mandar yang digelar di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara langsung dan melalui konferensi virtual tersebut dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, S.H., M.Si., serta melibatkan jajaran Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perangkat daerah terkait, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar, dan peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan.
Adapun tiga rancangan regulasi yang dibahas meliputi Ranperbup tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (SiLPA BLUD), Ranperbup tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-ASN pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta Ranperbup tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam arahannya, Kurnia Banani Adam menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan suatu rancangan produk hukum tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga memiliki kesesuaian substansi dengan regulasi yang lebih tinggi.
Menurutnya, setiap produk hukum daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan pertentangan, tumpang tindih kewenangan, maupun persoalan dalam penerapannya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pembahasan tersebut. Proses harmonisasi diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintah daerah, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan bahwa pembahasan ketiga Ranperbup tersebut bertujuan menguji kesesuaian norma, memperjelas pengaturan, serta memastikan setiap ketentuan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.
Dalam pembahasan pertama, tim perancang Kanwil Kemenkum Sulbar menelaah Ranperbup mengenai pengelolaan SiLPA BLUD. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar pendelegasian pengaturan telah mengacu pada Pasal 96 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Meski demikian, masih diperlukan sejumlah penyempurnaan, antara lain penyeragaman penulisan istilah SiLPA, penyesuaian mekanisme pemanfaatan dan penyetoran dana, serta penjelasan lebih terperinci mengenai pembinaan dan pengawasan.
Tim juga menyarankan agar materi pengaturan SiLPA diintegrasikan ke dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD apabila regulasi tersebut telah tersedia, sehingga tidak terjadi pengaturan yang terpisah dan berpotensi tumpang tindih.
Pada rancangan kedua, yakni pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non-ASN pada satuan PAUD, pembahasan diarahkan pada penyempurnaan landasan hukum dan kejelasan norma pemberian insentif. Tim perancang memberikan sejumlah masukan terkait konsideran menimbang, dasar hukum, penyederhanaan rumusan pasal, sistematika bab, serta kelengkapan persyaratan penerima.
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah perlunya penambahan ketentuan mengenai kondisi tertentu yang dapat menyebabkan penghentian pemberian insentif. Pengaturan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan kebijakan memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, terhadap Ranperbup tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Layak Huni yang Bersumber dari APBD, tim melakukan pencermatan terhadap sejumlah perubahan substansi dibandingkan regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2023.
Beberapa materi yang menjadi perhatian mencakup penyesuaian ketentuan besaran bantuan, perubahan nomenklatur fasilitator kabupaten menjadi tim tenaga pendamping masyarakat, serta penataan basis data calon penerima bantuan. Selain itu, diperlukan penyempurnaan ketentuan penutup dengan mencantumkan secara lengkap riwayat peraturan terdahulu beserta perubahannya sesuai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dari keseluruhan pembahasan, harmonisasi menghasilkan berbagai catatan penyempurnaan, baik dari aspek landasan hukum, substansi pengaturan, sistematika, maupun teknik penyusunan peraturan. Masukan tersebut menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan perbaikan sebelum rancangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Kurnia Banani Adam menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus mengoptimalkan pendampingan harmonisasi bagi pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menghadirkan produk hukum yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap ketiga Ranperbup Kabupaten Polewali Mandar dapat disempurnakan sesuai hasil pembahasan sehingga nantinya mampu menjadi landasan pelaksanaan kebijakan daerah yang efektif, khususnya dalam tata kelola keuangan BLUD, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD, serta penyediaan bantuan perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, harmonisasi bukan sekadar proses pemeriksaan kesesuaian norma, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara optimal.
Saefur berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus diperkuat sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan daerah, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.





Komentar