MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mengarahkan optimalisasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja) untuk memastikan perencanaan kegiatan selaras dengan ketersediaan anggaran. Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan membuat setiap kegiatan disusun secara realistis, efektif, dan sesuai kemampuan anggaran.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat Optimalisasi E-Lapkin sebagai Sarana Perencanaan, Pemantauan, dan Dokumentasi Kegiatan di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Senin (7/9/2026).
“Setiap rencana kegiatan harus disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Perencanaan yang baik harus selaras dengan kemampuan anggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan rencana,” ujar Saefur.
Saefur menekankan E-Lapkin tidak sekadar digunakan untuk mencatat kegiatan setelah dilaksanakan. Sistem tersebut perlu dimanfaatkan sejak tahap perencanaan agar kebutuhan kegiatan dapat dipertimbangkan bersama dukungan anggaran yang tersedia.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, menyampaikan bahwa perencanaan kegiatan juga harus mengacu pada delapan arahan Menteri sebagai target dan prioritas organisasi.
“Setiap kegiatan perlu memiliki arah yang jelas dan mendukung target organisasi. Delapan arahan Menteri menjadi salah satu acuan dalam menyusun prioritas agar pelaksanaan kegiatan tetap sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan,” ujar Hidayat.
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Juani, menjelaskan bahwa rencana kegiatan dalam E-Lapkin tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan.
“Rencana kegiatan yang sudah disusun tetap dapat disesuaikan apabila terdapat kebutuhan dan perkembangan di lapangan. Penyesuaian diperlukan agar perencanaan tetap relevan dengan kondisi pelaksanaan,” ujar Juani.
Analis Anggaran Ahli Muda, Wahyu Afriadam, menambahkan bahwa E-Lapkin membantu operator menginput informasi kegiatan secara lebih terstruktur sehingga perencanaan dan dokumen pendukung dapat dikelola dengan lebih tertib.
“E-Lapkin membantu operator menginput dan menyimpan informasi kegiatan secara terstruktur. Dengan pengelolaan tersebut, data dapat lebih mudah ditelusuri dan digunakan sesuai kebutuhan,” ujar Wahyu.
Optimalisasi E-Lapkin tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulbar menata perencanaan kegiatan agar tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan, tetapi sejak awal mempertimbangkan kesesuaian antara kebutuhan program dan dukungan anggaran.
Komentar