MAMUJU — Peningkatan mutu pelayanan publik membutuhkan evaluasi yang berpijak pada pengalaman masyarakat. Atas dasar itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat pemahaman jajaran mengenai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online melalui keikutsertaan Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam sosialisasi kebijakan nasional di Aula Pengayoman, Senin (26/10/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa penilaian masyarakat perlu dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengukur kualitas layanan sekaligus menentukan langkah pembenahan yang tepat.
“Pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, hasil Survei Kepuasan Masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi bagi jajaran untuk mengetahui hal-hal yang sudah berjalan baik dan aspek yang masih perlu diperbaiki,” ujar Saefur Rochim.
Sosialisasi kebijakan nasional tersebut menjadi pengantar sebelum pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SKM Online. Materi kegiatan diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kebijakan serta mekanisme pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui sistem elektronik.
Bagi jajaran AHU Kanwil Kemenkum Sulbar, pemahaman ini penting untuk mendukung evaluasi layanan administrasi hukum, termasuk dalam melihat pengalaman pengguna ketika mengakses layanan. Data yang dihimpun melalui survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
Kesiapan petugas dalam mengoperasikan aplikasi juga menjadi perhatian. Melalui sosialisasi yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis, jajaran diharapkan mampu memahami prosedur pelaksanaan survei sesuai ketentuan, sehingga proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan secara sistematis.
Lebih dari sekadar instrumen penilaian, SKM Online diharapkan menjadi sarana untuk membangun pola evaluasi yang berkesinambungan. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan prioritas perbaikan, menyempurnakan proses pelayanan, dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik.
Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat terus mendorong pemanfaatan teknologi sebagai pendukung peningkatan kualitas pelayanan. Dengan evaluasi yang memperhatikan suara masyarakat, layanan Administrasi Hukum Umum diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komentar